Grafik APBDes TA. 1, ...

Walau dalam kesederhanaan, dalam rangka ikut memeriahkan perayaan 17 Agustus 2019 sebagai hari jadi Indonesia yang ke 74 Desa Tenggulang Baru menyelenggarakan berbagai rangkaian acara yang dikoordinir oleh Panitia Peringatan HUT RI Ke-74, diantaranya adalah Do'a Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan Upacara Detik-detik proklamasi Tanggal 17 Agustus 2019 yang dilaksanakan  di lapangan SDN Tenggulang Baru yang diikuti oleh seluruh siswa/siswi SDN Tenggulang Baru, SMP Hidayatut ...

ADMINISTRASI DESA BERDASARKAN TUPOKSI PERANGKAT DESA Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut : A.  Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan ...

Grafik APBDes TA. 2019, Tabel Laporan APBDes TA. 2019, ...

...

A.  KONSEPSI DAN PENTINGNYA REVOLUSI MENTAL Revolusi (dari bahasa latin revolutio, yang berarti "berputar arah") adalah perubahan fundamental (mendasar) dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Kata kuncinya adalah Perubahan dalam Waktu Singkat.Aristoteles menggambarkan pada dasarnya ada 2 jenis revolusi yakni : Perubahan sepenuhnya dari satu aturan ke yang lainnya Modifikasi terhadap aturan yang ada. Revolusi telah banyak terjadi dalam sejarah umat manusia dan bervariasi dalam ...

Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Sekretariat Jenderal ...

Sejarah telah mencatat bahwa Pulau Lombok pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Karang Asem Bali yang berkedudukan di Cakranegara dengan seorang raja bernama Anak Agung Gde Jelantik. Berakhirnya kekuasaan Kerajaan Karang Asem Bali di Pulau Lombok setelah datangnya Belanda pada Tahun 1891, dimana Belanda pada waktu itu ingin menguasai Pulau Lombok dengan dalih pura-pura membantu rakyat Lombok yang dianggap tertindas oleh Pemerintahan Raja Lombok yaitu Anak Agung Gede Jelantik. Pada masa kekuasaan Raja Lombok yaitu Anak Agung Gde Jelantik, wilayah ...