Pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) sebanyak 2.113.158 per 30 September 2022 pukul 07.10 WIB melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara. Data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Melalui surat resmi Menteri PANRB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 30 September 2022 Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas  menulis ”Kami mengucapkan terima kasih ...

Pemerintah Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan Job Fair Tahun 2022 secara offline mulai tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2022 dalam rangkaian Muba Expo 2022 dalam rangka memeriahkan HUT ke 66 Kabupaten Musi Banyuasin. Muba Expo 2022 akan digelar setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Produk unggulan UMKM akan banyak dipasarkan. Pameran yang akan digelar di pelataran Terminal Randik Sekayu pada 28 September - 04 Oktober 2022 dalam rangka memeriahkan HUT Muba ...

1. Saya dari keluarga tidak mampu yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah (bansos). Bagaimana caranya agar bisa memperoleh bantuan? Jawab : Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima ...

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pendataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Sejumlah masyarakat menduga pendataan ini dilakukan untuk mendata honorer yang akan diangkat jadi PNS maupun PPPK. Dalam rangka pemetaan dan perhitungan jumlah Pegawai Non ASN yang hingga saat ini masih aktif bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara telah meluncurkan aplikasi Pendataan Pegawai Non ...

Daftar nama penerima bansos BLT 2022 Lihat di link ini bagi para penerima manfaat (PM) Bansos BLT Tahun 2022 yang belum menerima. Apalagi saat ini, pemerintah membuat program bansos ini akan dicairkan bersamaan dengan bansos tambahan Rp24,17 triliun atas pengalihan subsidi BBM. BACA JUGA: Cara Daftar BLT BBM dan Bansos Lainnya menggunakan Aplikasi Cek Bansos   Kenyataan di lapangan ternyata masih banyak mayarakat yang layak mendapatkan bansos, namun terkendala masalah administrasi kependudukan ataupun tidak terjangkau oleh pendata. Untuk ...

Bagi masyarakat yang belum ataupun tidak menerima bantuan sosial (Bansos) Tahun 2022 dari Kementerian Sosial padahal memenuhi syarat yang ada, bisa mengajukan diri di Aplikasi Cek Bansos. Adapun syarat penerima bansos atau BLT BBM 2022 adalah fakir miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, di Aplikasi Cek Bansos, Anda bisa mengajukan sendiri sebagai penerima BLT BBM 2022 yang nantinya akan ditinjau oleh pemerintah daerah. Adapun besaran BLT BBM yang akan disalurkan yakni Rp300.000 yang diberikan sebanyak ...

Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 diberikan satu kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bagi yang memenuhi persyaratan. Persyaratan Adapun persyaratan untuk mendapatkan program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2022 yang diberikan kepada pekerja/buruh adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia (WNI). Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022. Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan ...

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa terhitung mulai 2023 Dana Desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) besaran dana desa untuk operasional pemerintah desa maksimal 3 persen. Demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwasanya kabar menggembirakan itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat berdialog dengan jajaran Kepala Desa, Forum ...